Sampang – detikposnews.com – Ketidak hadiran pemerintah kabupaten Sampang kembali di pertontonkan. Warga masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang melakukan perbaikan jalan poros kabupaten Bringkoneng – Kedungdung dengan cara swadaya sebagai bentuk protes terhadap janji janji politik bupati yang tak kunjung ditepati, Minggu (18/05/2025).
Salah satu warga mengeluhkan lambatnya penanganan pembangunan jalan di daerahnya. Hingga rusak parah, tak kunjung di perhatikan dan di perbaiki oleh pemerintah kabupaten Sampang.
Saking kecewanya terhadap bupati Sampang, masyarakat bahkan berujar, kalau tetap seperti ini terus jalan Bringkoneng- – Kedungdung kami tak butuh kucuran dari APBD kabupaten, sampai kapan jalan ini di biarkan rusak terus.
Sementara saat media ini mencoba menanyakan kepada masyarakat yang sedang melakukan kegiatan swadaya mengatakan, bahwa kekecewaan kami sudah begitu lama mas, kalau masih menunggu kucuran dana dari kabupaten Sampang, sampai kapan mas, jangan jangan anak cucu kami tak dapat merasakan jalan yang bagus.
” Kami sebagai masyarakat Tlagah merasa kecewa terhadap janji dan omon omon politik dari bupati, semuanya dusta, sampai saat ini, sehingga kami secara swadaya membangun akses jalan ini ,” tutur warga sekitar.
Sementara Samarto warga sekitar yang sekaligus bendahara swadaya perbaikan jalan ini mengatakan, perbaikan jalan swadaya ini menggunakan ready mix , dengan dasar batu dan besi.
” Pengerjaan jalan ini menggunakan ready mix,dengan batu dan besi, biar awet dan bagus ,” tuturnya.
Yang lebih kecewa lagi sebenarnya adalah Jalan sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan kecamatan Banyuates dan kecamatan Kedungdung seharusnya menjadi tanggung jawab pemkab melalui dana APBD, Namun pembangunan hanya di lakukan sekitar 5 Km, di Desa Tlagah dan Desa Lar Lar.
” jalan ini sebenarnya tanggung jawabnya pemerintah kabupaten Sampang. Bahwa jalan poros Bringkoneng-Kedungdung adalah janji politik H. Slamet Junaidi selaku bupati Sampang akan dituntaskan, namun belum tuntas tuntas, maka dari itu, masyarakat tidak sabar dan melakukan perbaikan secara swadaya,” tambahnya.
Ia juga bercerita bahwa, pembangunan swadaya jalan ini membutuhkan biaya banyak dan melibatkan banyak orang. Kami juga mendirikan posko bantuan perbaikan jalan, Alhamdulillah dengan kesadaran dari donatur dan pengendara sepeda motor dan roda 4 yang melintas, terkumpul juga dana tersebut.
Sekedar informasi, untuk merampungkan jalan 1,5 kilometer ini, panitia swadaya perbaikan jalan membutuhkan dana sekitar Rp 600 juta.
Puncak dari kekecewaan masyarakat kecamatan Banyuates ini adalah cerminan pemerintahan daerah yang gagal dalam menjalankan fungsinya.
Ini bukan sekedar gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pemerintah, melainkan tamparan keras untuk pemkab Sampang dalam hal ini. Kelambanan dan kelalaian birokrasi serta kosongnya realisasi janji politik, masyarakat bisa menunjukkan bahwa, perubahan bisa lahir dari rakyat kecil, meski harus berkorban waktu, tenaga dan dana pribadi, kesadaran membangun bisa di buktikan walau tanpa campur tangan dari pemerintah kabupaten.
(Sholeh).
