Detikposnews.com // SUMENEP – Kebijakan arogan Kepala Desa (Kades) Kalimook, Maryono yang memberhentikan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kalimook bernama Siti Amsariyah warga Desa Kalimook, Sumenep, Jawa Timur memunculkan tanda tanya hingga ke permukaan publik.
Pasalnya, Siti Amsariyah yang berkinerja baik selama 16 tahun mengabdi sebagai PPKBD Kalimook, diberhentikan secara sepihak oleh Kades Kalimook tanpa kejelasan pelanggaran yang diperbuatnya.
Realitas itu membuktikan terhadap publik bahwa Kades Kalimook telah melakukan Eksploitasi kewenangan hingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila sila kedua yang berbunyi ” Kemanusiaan yang adil dan beradab “.
Sebagaimana berita Detikposnews yang tayang sebelumnya, Suhandono selaku Ketua BPD Kalimook mengaku baru mengetahui saat menerima surat permohonan penonaktifan Siti Amsariyah dari Kades Kalimook.
” Sebelumnya memang tidak ada musyawarah. Saat saya tanya alasanya, karena Amsariyah mengkampanyekan salah satu calon kandidat Kades di Pilkades mendatang. Selain itu, diketahui menghadiri pembentukan panitia calon kandidat Kades,” terangnya. Senin (26/05/2025)
Menelusuri aktualitas tersebut, Camat Kalianget, Hakiki Maulana Firmansyah mengaku menerima tembusan surat permohonan penonaktifan Siti Amsariyah sebagai PPKBD Kalimook dari Kades Kalimook.
” Padahal penilaian saya, kinerjanya baik dan dia sudah lama menjadi PPKBD Desa Kalimook. Tapi saya kan tidak bisa mengintervensi kewenangan Kades, sedangkan Camat hanya tembusan saja,” Selasa (27/05/2025)
Semestinya, kata Hakiki menambahkan, BPD sebagai fungsi kontrol bisa mengoptimalkan pengawasannya terhadap kinerja dan kebijakan Kades.
” Musyawarahnya kan melibatkan BPD, apalagi Amsariyah kan anggota BPD. Harusnya diperjuangkan dengan menelusuri realitanya seperti apa,” tutupnya.
Sementara media ini, dalam upayanya menghubungi WhatsApp Kades Kalimook, untuk mendapatkan keterangan, selalu gagal bertanda ” Memanggil “.
Hal itu merefleksikan kebijakan Kades Kalimook terkesan tidak mengayomi masyarakatnya. Buruknya kebijakan yang dinilai arogan, lebih-lebih terhadap masyaraktnya tentu menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Desa Kalimook.
