Detikposnews.com // Banyuwangi – Dirasa hanya membuat lingkungan menjadi hancur dan tidak memberikan kesejahteraan untuk rakyat Bumi Blambangan. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjual semua sahamnya di tambang emas gunung tumpang pitu.
Hal tersebut disampaikan oleh Bondan Madani Ketua Umum LDKS PIJAR kepada pihak media. Sabtu, 22 Juni 2025.
Apalagi santer terdengar kabar jika pihak Pemerintah Kabupaten PEMKAB Banyuwangi mengajukan rencana utang lagi sebesar Rp.490 Miliar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. Akan tetapi menurut pemberitaan media, hutang tersebut dikatakan untuk membiayai pembangunan, namun pihak eksekutif tidak menjelaskan secara rinci. Akhirnya masyarakat bersepekulasi berbagi kemungkinan ada krisis keuangan yang menimpa Kabupaten Banyuwangi.
“Daripada PEMKAB Banyuwangi hutang, lebih baik jika pihak eksekutif menjual semua sahamnya yang ada gunung tumpang pitu. Dan menurut hemat kami, pihak DPRD pastinya setuju untuk menjual semua sahamnya di PT. MDKA, itu lebih baik daripada harus berhutang. Namun, pihak eksekutif harus menjelaskan secara detail kegunaan uang tersebut,” Ucap Bondan.
Terkait dengan gunung tumpang pitu yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) menurutnya, tidak memberikan dampak positif sejak awal beroperasi kepada kemajuan Banyuwangi. Terlebih Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan beredarnya video pengeboman yang dilakukan oleh perusahaan yang imbasnya merusak lingkungan.
“Keberadaan PT BSI yang sudah produksi menambang emas di gunung Tumpang Pitu sedikit pun tidak ada manfaatnya buat kita, buat rakyat banyuwangi. Tidak jelas juga yang katanya saham milik rakyat itu kemana sekarang, tidak jelas juga dana CSR PT BSI itu juga kemana, Keberadaan tambang emas, dinilainya hanya menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dan tentu ancaman serius untuk kerusakan lingkungan, seperti kegiatan blasting yang longsorannya mencemari laut,” Urainya.
Aktivis yang dijuluki Si Raja Demo itu menambahkan, kedatangan Wakil Presiden (WAPRES) Gibran Rakabuming di Bumi Blambangan merupakan momentum untuk para aktivis menyampaikan aspirasinya agar didengar oleh pemerintah pusat. Apalagi yang disuarakan terkait aktivitas tambang dan dampaknya terhadap lingkungan, seperti yang terjadi di Raja Ampat. Langsung mendapatkan atensi khusus dari presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Melakukan aksi pada saat kunjungan RI 2 memang akan mendapatkan pressure yang luar biasa dari pihak keamanan. Semua stakeholder pasti berusaha keras untuk meredam dan menggagalkan rencana aksi tersebut. Namun itu resiko yang harus dihadapi oleh seorang aktivis yang nantinya tetap nekad melakukan menyampaikan aspirasi disaat kunjungan tersebut,” Ungkapnya.
“Pasti banyak kecaman, banyak cibiran dan banyak hujatan ketika melakukan demonstrasi saat kunjungan Pemerintah Pusat. Terlebih yang datang adalah orang nomor dua di republik ini. Dan kami pernah merasakan tekanan seperti itu ketika dulu melakukan rencana demonstrasi ketika kedatangan presiden Joko Widodo ke Banyuwangi,” Imbuhnya.
Kemudian, ketika pihak media mencoba menanyakan kepada Bondan Madani. Apakah pihaknya akan melakukan demonstrasi ketika kedatangan RI 2, Bondan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa pun.
Sumber: LDKS PIJAR
