
BANYUWANGI – Detikposnews.com // Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, melakukan audiensi dengan sejumlah warga dari Kecamatan Pesanggaran yang datang menyampaikan aspirasi terkait aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI). Pertemuan tersebut digelar di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (12/11/2025), dan berlangsung dengan suasana terbuka dan dialogis.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyuarakan berbagai keluhan dan harapan terhadap keberadaan perusahaan tambang tersebut. Mereka menyoroti persoalan kesejahteraan warga sekitar tambang yang dinilai belum sepenuhnya merasakan manfaat dari aktivitas pertambangan, termasuk dalam hal penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menanggapi aspirasi itu, Suwito menegaskan bahwa keberadaan PT BSI seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya warga di wilayah sekitar operasional tambang. Ia menilai, CSR merupakan instrumen penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus disalurkan secara tepat sasaran, terbuka, dan akuntabel.

“Kami meminta kepada pihak BSI untuk benar-benar memikirkan rakyat Banyuwangi yang hidup di sekitar tambang. Jangan salah menyalurkan CSR. Penyaluran CSR harus dilakukan secara terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” tegas Suwito di hadapan massa dan perwakilan perusahaan.
Suwito juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal dan memantau pelaksanaan program CSR PT BSI agar tidak terjadi penyimpangan ataupun ketimpangan distribusi manfaat. Ia menilai pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan CSR agar program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan warga.
> “Kami tidak ingin ada lagi cerita masyarakat sekitar tambang yang hanya menjadi penonton. Perusahaan harus hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan justru menimbulkan kesenjangan sosial,” tambahnya.
Audiensi tersebut berjalan kondusif. Pihak masyarakat Pesanggaran berharap agar pemerintah daerah bersama DPRD Banyuwangi dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah nyata, termasuk mendorong transparansi data penerima manfaat CSR serta evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan oleh PT BSI.
Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi DPRD Banyuwangi dalam mempertegas komitmennya terhadap pengawasan kebijakan publik dan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang berada di sekitar kawasan industri pertambangan. (Marta DPN)






