
Banyuwangi – Detikposnews.com // Momen ulang tahun seorang kepala daerah sejatinya bukan sekadar perayaan koreografis penuh ucapan selamat dan karangan bunga. Lebih dari itu, hari kelahiran seorang pemimpin adalah ruang jeda untuk berefleksi, merenungkan kembali janji kepemimpinan, serta menimbang sejauh mana nahkoda daerah telah membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
Tepat pada 10 September 2026, Bupati Banyuwangi yaitu Ipuk Fiestiandani, genap berusia 52 tahun. Ucapan selamat dan doa mengalir dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR).
Melalui Ketua Umumnya yaitu Bondan Madani, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritisnya atas perjalanan kepemimpinan Kabupaten Banyuwangi. 10 September 2026
“Saya selaku Ketua Umum LDKS PIJAR mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bupati Banyuwangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya,” Ucap Bondan Madani.
Namun, di balik ucapan selamat tersebut, terdapat harapan besar yang digantungkan masyarakat di pundak sang Bupati. Harapan agar kepemimpinan diperiode kedua ini mampu membawa Banyuwangi ke arah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan daerah yang belakangan ini menyita perhatian publik.
Alumni muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menekankan pentingnya respons cepat dan solutif dari pemerintah daerah dalam menghadapi rintangan nyata di lapangan.
“Dengan berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi di Banyuwangi, kami berharap hal-hal serupa tidak kembali terulang. Pemkab Banyuwangi di bawah kepemimpinan Bupati saat ini harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang sedang dialami masyarakat,” tegas Bondan.
Beberapa isu krusial yang disorot antara lain banyaknya posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Banyuwangi yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT).
Isu ini bukan sekadar statistik harian, namun menjadi persoalan lama yang berlarut-larut. Para Pejabat PLT membawa dampak kurang baik bagi iklim kerja birokrasi dan menjadi indikator adanya masalah dalam proses penempatan jabatan di daerah. Oleh karena itu, momentum bertambahnya usia sang Bupati diharapkan menjadi pemicu lahirnya langkah konkrit dan keijakan solutif.
“Kami berharap Bupati Ipuk yang sudah dua periode menjabat mampu merumuskan serta mengeksekusi formula penyelesaian yang tepat atas masalah tersebut,” Ujarnya.
Sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan SE BKN No. 1/SE/I/2021, PLT hanya bertindak atas dasar mandat untuk tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum/aspek kepegawaian (seperti pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai).
Aktivis muda yang dijuluki Si Raja Demo ini menyoroti aspek efektivitas kinerja kepala SKPD yang berstatus PLT di Pemkab Banyuwangi. Pihaknya juga menekankan adanya indikasi pelanggaran administratif terkait regulasi durasi masa jabatan para pelaksana tugas.
“Dengan status PLT, pejabat yang bersangkutan tidak bisa mengambil kebijakan serta memutuskan program secara langsung. Tentunya dalam pencetusan program ikut terhambat, akhirnya transparansi dan efektivitas pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Sesuai aturan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, akumulasi maksimal kurun waktu jabatan PLT adalah 6 (enam) bulan,” Pungkas Bondan.
Ulang tahun seorang Pemimpin Daerah seharusnya menjadi tonggak penguat komitmen pelayanan publik. Masyarakat Banyuwangi tentu merindukan penyelesaian yang tidak hanya bersifat temporer melalui pengisian jabatan definitif (open bidding/seleksi terbuka), tetapi juga solusi jangka panjang yang berkeadilan.
Semoga di usia yang menginjak setengah abad lebih ini, Bupati Ipuk Fiestiandani diberikan kekuatan dan ketajaman visi untuk menjawab kepercayaan warga, merajut harapan, serta membuktikan bahwa Banyuwangi benar-benar tangguh menghadapi setiap tantangan. Karena setiap era kepemimpinan berbeda masalah yang dihadapinya.




