KOTA BATU — Dugaan pungutan liar di dunia pendidikan kembali mencuat, kali ini di MAN kota Kota Batu. Sejumlah wali murid mengaku dipungut biaya sebesar Rp200.000 per bulan per siswa dengan dalih SPP, padahal sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya yang sifatnya mengikat dan ditentukan nominalnya.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada awak media:
“Iya mas, anak saya bayar Rp200.000 tiap bulan di MAN kota Batu,” ujarnya.
Mendapatkan aduan tersebut, tim wartawan berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala MAN kota Batu, Drs. H. Farhadi, M.Si., melalui pesan WhatsApp. Namun respons yang diterima justru memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan.
“SPP apa mas? Gak ada,” begitu jawab singkat dari pihak kepala sekolah. Tak lama setelah itu, nomor wartawan langsung diblokir.
Tindakan memblokir nomor wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial dinilai sangat tidak pantas dan mencerminkan sikap menghindar. Redaksi menilai langkah tersebut adalah bentuk penghalangan terhadap akses informasi publik.
Karena tidak mendapatkan kejelasan dan justru dihalangi, tim wartawan berencana menggandeng LSM untuk melaporkan hal ini ke Kemenag Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya soal pungutan yang diduga melanggar aturan, tetapi juga terkait sikap kepala sekolah yang dianggap menghindar dan menutup ruang konfirmasi.
Aturan Terkait:
Sekolah negeri dilarang menarik sumbangan/biaya yang sifatnya mengikat & bernominal tetap
Sumbangan yang sah harus sukarela, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak syarat pelayanan
Memblokir wartawan saat konfirmasi = menghalangi fungsi kontrol sosial masyarakat.
About the Author
