
BANYUWANGI – Detikposnews.com // Dunia pendidikan di lingkungan sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan kewajiban pembelian kalender tahun 2027 seharga Rp25.000 per siswa di SDN 2 Tukangkayu, Banyuwangi, menuai pertanyaan.
Berdasarkan tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Paguyuban Kelas 1A, salah satu anggota grup menyampaikan pendataan pembelian Kalender 2027 dengan harga Rp25.000.
Dalam pesan tersebut bahkan tertulis secara tegas bahwa pembelian kalender WAJIB bagi seluruh siswa-siswi SDN 2 Tukangkayu.
Tidak hanya itu, pembayaran juga ditentukan paling lambat 15 Desember 2026 dan diserahkan kepada pengurus paguyuban.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Mengapa pembelian kalender yang bukan merupakan kebutuhan pokok kegiatan belajar mengajar justru dinyatakan wajib bagi seluruh siswa di sekolah negeri?
Jika pembelian tersebut merupakan sumbangan, semestinya dilakukan secara sukarela tanpa tekanan maupun kewajiban yang mengikat wali murid.
Sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10 ayat (2), penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Bahkan Pasal 12 huruf b melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik maupun orang tua atau walinya.
Sementara itu, Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
JANGAN JADIKAN SEKOLAH NEGERI SEBAGAI TEMPAT MEMBEBANI WALI MURID!
Dalam perspektif logika berpikir, perlu dibedakan secara tegas antara menawarkan dan mewajibkan. Jika kalender memang memiliki nilai manfaat, silakan ditawarkan kepada wali murid.
Namun, ketika pembelian dinyatakan wajib, persoalan tersebut bukan lagi sekadar urusan jual beli, melainkan menyangkut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pendidikan.
Atas persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi diminta segera turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan.
Masyarakat juga meminta pihak sekolah maupun pengurus paguyuban menjelaskan siapa yang menginisiasi pembelian kalender, siapa yang menerima pembayaran, serta apa dasar penetapan kewajiban tersebut.
Apakah wali murid yang tidak membeli kalender akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan pendidikan? Pertanyaan ini juga harus dijawab secara terbuka.
Jangan sampai semangat kebersamaan di lingkungan pendidikan justru berubah menjadi beban finansial bagi orang tua siswa.
Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan ruang untuk menciptakan kewajiban pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya. (Tim)




