Detikposnews.com // SUMENEP – Ketidakpedulian Kades Karduluk terhadap Proyek Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun untuk mendukung produktivitas pertanian di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep menuai polemik di tengah masyarakat hingga memantik sorotan tajam aktivis dan sejumlah media. Rabu (23/07/2025)
Fasilitas yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani (Poktan) Prima Tani ini diduga tak berfungsi sejak diresmikan pada tahun 2024 lalu.
Ironisnya, Kepala Desa Karduluk terkesan lepas tangan atas proyek tersebut. Padahal fasilitas pertanian itu sangat dibutuhkan untuk memdukung produktivitas hasil tani dan ketahanan pangan nasional.
Ahmad Amin Rifa’i, seorang aktivis muda yang kerap menyoroti berbagai hal yang berimplikasi merugikan masyarakat, sangat menyayangkan ketidakpedulian pemerintah desa (Pemdes) Karduluk terhadap proyek yang menyangkut hajat hidup petani.
Ia menilai pembiaran terhadap irigasi yang tidak berfungsi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat masyarakatnya.
“Sudah setahun lebih sejak diresmikan, tapi irigasinya tak bisa dimanfaatkan. Ini proyek setengah hati yang hanya menghamburkan uang negara. Lebih menyakitkan, kepala desanya justru tidak tahu-menahu soal proyek di desanya sendiri. Ini sangat fatal,” tegas Ahmad Amin, Rabu (23/7/2025).
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Karduluk, Achmad Faruk, justru menyarankan agar persoalan proyek tersebut langsung ditanyakan kepada Koordinator Penyuluh (Korluh) Kecamatan Pragaan.
Ia mengaku tidak begitu memahami proyek irigasi yang dibangun di wilayahnya sendiri sebagai sarana dan prasarana masyarakat tani.
“Maaf mas Amin, sebaiknya sampean langsung ke Korluh Kecamatan Pragaan. Saya sendiri tidak begitu tahu program itu, karena yang dapat kelompok tani dan Korluhnya,” ujarnya.
Menurut Amin, pernyataan Achmad Faruk selaku Kades dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam mengawal program infrastruktur pertanian di desanya.
Ia juga menilai, pernyataan kepala desa menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan minimnya kepedulian terhadap kepentingan warganya.
“Kepala desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap proyek yang masuk benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Tapi di sini justru terkesan cuci tangan. Kalau begini, bagaimana bisa menjamin pembangunan tepat sasaran?” kata Amin.
Ia juga mendesak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan investigasi secara komprehensif terhadap realisasi proyek irigasi tersebut.
Menurutnya, proyek yang telah selesai dibangun tersebut terindikasi kuat tidak transparan yang berpotensi sarat penyimpangan.
“Kalau proyek semacam ini dibiarkan mangkrak tanpa pertanggungjawaban, maka yang dirugikan adalah petani dan masyarakat desa. Sudah saatnya pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas,” pungkasnya.
Ketidakpedulian pemimpin desa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa yang notabanenya menjadi kepanjangan pemerintah di tingkat desa dalam mendukung optimalisasi ketahanan pangan nasional. (Mul)
