Detikposnews.com // Opini – Banyuwangi 16 Juni 2025.
Conflict Of Interest atau Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau terlihat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme, dalam menjalankan tugas atau kewajibannya termasuk jabatan dan kewenangannya mendapatkan faktor keutungan finansial dengan mengorbankan/merugikan kepentingan banyak orang/masyarakat.
Seolah menata dengan beralibi agar lebih effektif, justru peran saling kontrol dan mengawasi akan direduksi, hanya oleh kewenangan segelintir pihak untuk mendominasi maksud dan tujuan. Organisasi Perangkat Daerah/OPD berperan menciptakan objektifitas sumber daya akan memiliki, independensi dan objektifitas hubungan organisasi, agar lebih sehat dan saling menjaga integritasnya, agar kepercayaan tumbuh menjadi iklim yang dapat mensejahterakan banyak orang. Kemampuan Leadership dan integritas melatarbelakangi dari sebuah etuka dan moralitas.
Etika dan moralitas pemimpin, menterjemahkan atas Asas-Asas, dan bagaimana para birokrasi dalam komandonya “menterjemahkan” norma konkrit dalam memahami dan melaksanakan kepastian, manfaat dan keadilan di tengah masyarakat. Bila leadership lemah, pastinya “Pembangkangan” terhadap norma, akan terus dilakukan, untuk kepentingan segelintir orang. Dan masyarakat seolah “dikibuli”, tetapi dikemas dalam doktrin pemahaman seolah kehati-hatian, pencitraan berbagai penghargaan, birokrasi inovatif dan statistik positif.
Namun kenyataan yang disembunyikan, akan diredam, jangan sampai muncul ke media maupu televisi mainstrem. Misalkan data perceraian tinggi daerah, darurat narkoba, angka kematian bayi, penyelesaian perizinan PBG, APBD defisit diclosed dengan hutang, sumber daya alam dikuasai kelompok pendukung, aset dan sumber daya alam menjadi bancakan sepwrti gunung emas di Banyuwangi, yang tidak memberikan signifikan apapun bagi masyarakat luas.
Masyarakat yang tadinya terhipnotis, seolah smart dan pandai berkomunikasi, lama kelamaan akan menyadari, atas capaian yang semuanya semu, ekonomi menurun, daya beli anjlok, lapangan kerja kian sulit, menjadikan eksodus Masyarakat Blambangan menjadi TKI /TKW menyelamatkan ekonomi keluarganya, problem sosial baru menanti kedepannya.
Integritas moralitas, merupakan pondasi krusial dalam menentukan pemimpin yang layak kedepan. Mimpi dan harapan atas terpilihnya Pemimpin Bumi Blambangan menjadi harapan dan pepesan kosong, karena trend 100 hari, tidak ada program stratetegis, dalam langkah pembangunan. Yang muncul banyaknya kebuntuan penyelenggaraan layanan publik dengan capaian rendah dan cukup meresahkan masyarakat. Sampai sampai masalah penyelesaian tata ruang dan PBG telah berjalan 3 tahun, namun dalam kondisi yang stag dan decline. Faktor kepentingan yang tinggi, menjadi semakin terpuruknya anggaran negara pada proyek yang rendah dan gagal fungsi. Bumi Blambangan, saat ini “tidak baik baik saja”.
Penulis : Andi Purnama
