Tebing Tinggi – Detikposnews.com // Salah satu SPBU di Kota Tebing Tinggi, SPBU Simpang Beo di Jalan Yos Sudarso
Salah satu SPBU di Kota Tebing Tinggi, SPBU Simpang Beo di Jalan Yos Sudarso
Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghantam Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Tebing Tinggi, telah menjelma menjadi potret jelas betapa rapuhnya sistem energi kita, dan betapa lambannya pemerintah daerah membaca tanda-tanda zaman.
Kelangkaan BBM hari ini membuka ruang liar bagi para pengecer. Harga eceran melonjak tanpa kendali, dijual sesuka hati tanpa aturan, seolah masyarakat sedang membeli komoditas langka dari pasar gelap. Ketika negara tak hadir, hukum alam ekonomi mengambil alih : siapa yang punya stok, dialah raja.
Pertanyaannya sederhana : di mana pemerintah daerah?
Bila dibiarkan berlarut, dampaknya akan menjalar ke semua lini : distribusi bahan pokok terganggu, ongkos logistik naik, dan harga pangan akan meroket. Inflasi mengintai di tikungan, siap menyengat rumah tangga kecil yang sudah sejak lama hidup pas-pasan.
BBM bukan sekadar bahan bakar; ia adalah denyut nadi perekonomian. Ketergantungan kita padanya begitu besar hingga satu gangguan kecil saja mampu mengguncang roda kehidupan sosial-ekonomi. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang menanggung beban paling berat.
Pemerintah daerah seharusnya tidak lagi sekadar menunggu jatah distribusi dari pusat. Saatnya mengambil langkah konkret: mengawasi ketat jalur distribusi, menindak pengecer nakal, membuka kanal pengaduan cepat, dan menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina.
Transparansi harus menjadi fondasi agar publik tidak terus-terusan hanya menerima kabar simpang siur. Kita sedang berada di persimpangan: apakah ingin terus tersandera ketergantungan, atau mulai membangun jalan keluar yang lebih berkelanjutan?
Krisis BBM hari ini adalah alarm keras
Bila pemerintah daerah tidak bangun dari tidur panjangnya, jangan kaget bila esok inflasi melonjak, harga pangan melambung, dan perekonomian lokal semakin timpang.
Dan seperti biasa, masyarakat kecil akan menjadi korban pertama dan terakhir.
Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghantam Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Tebing Tinggi, telah menjelma menjadi potret jelas betapa rapuhnya sistem energi kita, dan betapa lambannya pemerintah daerah membaca tanda-tanda zaman.
Kelangkaan BBM hari ini membuka ruang liar bagi para pengecer. Harga eceran melonjak tanpa kendali, dijual sesuka hati tanpa aturan, seolah masyarakat sedang membeli komoditas langka dari pasar gelap. Ketika negara tak hadir, hukum alam ekonomi mengambil alih : siapa yang punya stok, dialah raja.
Pertanyaannya sederhana : di mana pemerintah daerah?
Bila dibiarkan berlarut, dampaknya akan menjalar ke semua lini : distribusi bahan pokok terganggu, ongkos logistik naik, dan harga pangan akan meroket. Inflasi mengintai di tikungan, siap menyengat rumah tangga kecil yang sudah sejak lama hidup pas-pasan.
BBM bukan sekadar bahan bakar; ia adalah denyut nadi perekonomian. Ketergantungan kita padanya begitu besar hingga satu gangguan kecil saja mampu mengguncang roda kehidupan sosial-ekonomi. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang menanggung beban paling berat.
Pemerintah daerah seharusnya tidak lagi sekadar menunggu jatah distribusi dari pusat. Saatnya mengambil langkah konkret: mengawasi ketat jalur distribusi, menindak pengecer nakal, membuka kanal pengaduan cepat, dan menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina.
Transparansi harus menjadi fondasi agar publik tidak terus-terusan hanya menerima kabar simpang siur. Kita sedang berada di persimpangan: apakah ingin terus tersandera ketergantungan, atau mulai membangun jalan keluar yang lebih berkelanjutan?
Bila pemerintah daerah tidak bangun dari tidur panjangnya, jangan kaget bila esok inflasi melonjak, harga pangan melambung, dan perekonomian lokal semakin timpang.
Dan seperti biasa, masyarakat kecil akan menjadi korban pertama dan terakhir. (K’saragih)
About the Author
