Detikposnews.com // SUMENEP – Penyegaran birokrasi melalui agenda mutasi jabatan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan segera dilakukan oleh Bupati Sumenep.
Mutasi jabatan dalam birokrasi merupakan langkah strategis dan kebijakan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wonsojudo untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang bersinergi dan berintegritas.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh yang telah dirancang matang berdasarkan hasil evaluasi kinerja selama empat tahun terakhir.
“Kami pasti melakukan pergeseran pejabat, terutama untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik perangkat daerah,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Bupati Fauzi menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD telah dilakukan, dan hasilnya menjadi dasar pergeseran jabatan.
“Mutasi pejabat ini tinggal menghitung hari. Sekarang hanya menunggu pelantikan, jadi mohon bersabar,” tambahnya.
Bupati memastikan mutasi ini tidak didasarkan pada kedekatan personal, melainkan sepenuhnya pada hasil evaluasi objektif dan kompetensi masing-masing ASN.
Selain itu, rotasi jabatan sebagai bagian dari reformasi birokrasi demi mendorong percepatan pembangunan di segala sektor.
“Pergeseran jabatan ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya menyusun kembali kekuatan birokrasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pejabat yang akan menduduki posisi strategis ke depan adalah ASN yang memiliki integritas, semangat kerja tinggi, serta mampu menciptakan inovasi untuk menyukseskan program-program pembangunan daerah.
“Selama empat tahun terakhir, kinerja ASN di lingkungan Pemkab Sumenep mengalami peningkatan. Indikatornya terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Bupati Fauzi.
Kebijakan Bupati Fauzi dengan langkah mutasi jabatan diharapkan menjadi momentum perbaikan birokrasi yang lebih baik ke depan. Sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pembangunan daerah yang mensejahterakan.
