Detikposnews.com // Banyuwangi, 24 Oktober 2025 — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan tajam di Banyuwangi. Sebanyak 112 siswa MAN 1 Banyuwangi dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan MBG pada Kamis (23/10/2025).
Investigasi lapangan tim Fast Respon Nusantara (FRN) DPC Banyuwangi menemukan adanya jejak dapur penyedia makanan MBG yang diduga terkait dengan kejadian tersebut. Dapur tersebut beroperasi di Jalan Kepiting, Kelurahan Tukangkayu, dengan identitas SPPG Tukangkayu #002, lengkap dengan armada distribusi yang digunakan untuk mengirim makanan ke sejumlah sekolah.
Pasca kejadian, para siswa mengalami diare dan demam tinggi beberapa jam setelah makan siang. Pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Puskesmas Sobo untuk penanganan medis darurat.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, membenarkan peristiwa tersebut.
“Semua yang mengalami keracunan mengeluh diare dan badan panas. Kejadian ini sudah ditangani oleh tim medis dan hampir seluruh siswa sudah pulih,” ujarnya.
Amir menambahkan, empat siswa masih dirawat di ruang UKS, sementara sampel makanan telah diamankan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pemeriksaan juga dilakukan terhadap alat masak, bahan makanan, serta dapur penyedia MBG guna memastikan sumber kontaminasi.
Ketika dikonfirmasi, Giarto dari pihak dapur SPPG menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan keracunan, melainkan masih dalam proses penanganan sesuai prosedur.
“Wa’alaikumussalam, bukan keracunan. Masih dalam proses penanganan sesuai SOP, SPPG,” tulisnya singkat melalui pesan daring.
Sementara itu, Julian, yang disebut sebagai Kepala Dapur SPPG Kepiting sekaligus Koordinator Kecamatan Ketua Dapur Kecamatan Banyuwangi, belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.
Menanggapi kasus tersebut, Ketua PW Fast Respon Nusantara (FRN) DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, menyampaikan sikap tegas.
“Kami sangat mendukung program MBG karena tujuannya mulia untuk meningkatkan gizi siswa. Tapi kalau pelaksanaannya tidak terkontrol dan berisiko pada kesehatan anak-anak, maka harus ada evaluasi total,” tegas Agus.
Ia menekankan bahwa pihak-pihak penyedia makanan MBG harus bertanggung jawab dan transparan.
“Jangan jadikan siswa sebagai kelinci percobaan. Semua dapur MBG di Banyuwangi harus diaudit, baik kebersihan, pengolahan, hingga proses distribusinya,” tambahnya.
Agus juga menegaskan pentingnya menjaga nama baik Banyuwangi, yang selama ini dikenal sebagai kabupaten dengan inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani.
“Banyuwangi punya citra yang bagus. Jangan sampai karena kelalaian satu pihak, nama daerah dan reputasi Bupati Ipuk tercoreng. Pemerintah harus segera turun tangan dan memastikan hal ini tidak terulang,” ujarnya.
Hingga kini, hasil uji laboratorium dari Labkesda Banyuwangi belum diumumkan ke publik. Tim FRN Banyuwangi menyatakan akan terus memantau proses investigasi dan mendorong transparansi penuh dari semua pihak terkait.
Kasus ini menjadi peringatan serius agar program MBG yang sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan gizi siswa dan membantu masyarakat, tidak berubah menjadi ancaman kesehatan akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
Tim Redaksi
About the Author
