Detikposnews.com // BANYUWANGI – Komitmen DPRD dan Pemkab Banyuwangi dalam membuka akses layanan informasi hukum kepada publik berbuah manis.
Keduanya sama-sama menoreh penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik se-Jawa Timur. Pemkab berada di terbaik pertama sedangkan DPRD Banyuwangi di terbaik kedua.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/5/2025).
Penghargaan JDIH terbaik Pemkab Banyuwangi diterima Wakil Bupati Mujiono, sedangkan JDIH terbaik kedua diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono.
Untuk DPRD Banyuwangi sendiri, kata Ruliyono, JDIH terbaik diperoleh melalui inovasi SIPRADA (Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah).
“SIPRADA adalah bentuk keterbukaan informasi publik. Isinya lengkap, uptodate, dan bisa diakses dengan mudah. Bahkan masyarakat bisa ikut memberi masukan dalam proses pembentukan perda melalui fitur yang tersedia,” jelasnya.
Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen DPRD Banyuwangi dalam menyediakan sistem dokumentasi hukum yang terbuka, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Lebih lanjut, SIPRADA telah dikembangkan sejak 2021 dan kini terintegrasi dengan program Smart Kampung Banyuwangi.
Aplikasi SIPRADA dapat diunduh secara gratis melalui Playstore, menjadikannya sebagai sarana digital yang praktis bagi warga untuk memantau dan memahami kebijakan hukum daerah.
“Kami ingin masyarakat terlibat aktif. Lewat SIPRADA, masyarakat bisa tahu perda apa saja yang sedang digodok dan memberi masukan langsung. Itu bentuk partisipasi publik yang kami dorong,” kata Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.
