Detikposnews.com // BANYUWANGI – Rencana penutupan total Jalur Gumitir mendapat sorotan banyak pihak. Selain Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, DPRD Banyuwangi turut merespon rencana penutupan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali tersebut.
Jalur strategis penghubung utama Banyuwangi-Jember ini direncanakan akan ditutup untuk proses perbaikan besar. Penutupan akan dilakukan Juli hingga September 2025, karena alasan keselamatan.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyebut penutupan total jalur penghubung Banyuwangi-Jember akan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.
“Oleh karena itu, kami minta pemerintah dalam hal ini BBPJN untuk mempertimbangkan kembali rencana penutupan total jalur Gumitir. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga setiap hari,” tegasnya, Selasa (1/7/2025).
Ruliyono menyebut, setiap hari warga di perbatasan Banyuwangi dan Jember mengandalkan Jalur Gumitir untuk bekerja, bersekolah, maupun berdagang. Jika jalur ini ditutup total, kata dia, akan menimbulkan beban ekonomi tambahan dan menyulitkan warga.
Menurut politisi Partai Golkar ini, usulan Bupati Ipuk agar dilakukan sistem buka-tutup atau pembatasan jenis kendaraan merupakan langkah bijak yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat maupun BBPJN Jawa Timur-Bali.
“Solusinya bisa sistem buka tutup, atau pembatasan kendaraan berat. Jangan semuanya disamaratakan. Kendaraan kecil dan motor untuk warga lokal tetap diberi akses,” kata Ruliyono yang juga Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.
Sebelumnya, Bupati Ipuk telah menyampaikan harapan agar penutupan Jalur Gumitir tidak dilakukan 100 persen dan meminta skema alternatif yang tidak merugikan warga sekitar. Dia juga berharap rencana penutupan itu hanya wacana dan tidak diterapkan.
Penutupan jalur primer itu masih akan dibahas lagi dalam rapat bersama sejumlah pemangku kebijakan, yang artinya penutupan total Gumitir masih bersifat tentatif.
editor: jufri
