Kabupaten Agam – Detikposnews.com // Kujungan DPRD Agam dan Pers, Pemerintah Kabupaten Agam kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan hingga akses jaminan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik dalam konferensi pers bersama awak media yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Sabtu : 7 Februari 2026, PKL : 16 : 30 Wib.
Aula Bupati Agam, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. M. Lutfie, didampingi para asisten dan kepala OPD terkait, memaparkan secara detail sejumlah isu strategis yang belakangan menjadi perhatian masyarakat luas. Isu tersebut meliputi kondisi jalan rusak, status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga polemik pengadaan kendaraan dinas.
Dalam sektor infrastruktur, Pemkab Agam memastikan bahwa perbaikan ruas jalan Simpang Gudang Manggopoh – Padang Lua telah masuk dalam agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran berjalan. Ruas ini dinilai vital karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.
Sekda menegaskan, sembari menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah provinsi, Pemkab Agam tidak tinggal diam. Langkah cepat telah dilakukan melalui perbaikan sementara dan tambal sulam di titik-titik rawan guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Selain itu, proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di kawasan Lubuk Basung juga dilaporkan menunjukkan progres yang signifikan. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat tahapan administrasi agar peningkatan kapasitas jalan dapat segera direalisasikan.
Menjawab keresahan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan PBI-JK, Sekda Agam menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pencabutan hak, melainkan bagian dari pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan agar tepat sasaran.
Ia menjelaskan, warga yang masih memenuhi kriteria namun kepesertaannya tidak aktif tetap memiliki hak untuk mendapatkan kembali jaminan kesehatan. Pemerintah daerah membuka jalur reaktivasi cepat guna memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terabaikan.
Sekda menegaskan, pemerintah siap mendampingi setiap warga yang berhak agar akses terhadap layanan kesehatan tetap terjamin. Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh terputus karena persoalan administrasi.
Pada kesempatan yang sama, Sekda juga meluruskan isu terkait rencana pengadaan kendaraan dinas yang sempat memicu polemik di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh rencana penganggaran masih dalam tahap kajian dan akan melalui mekanisme serta aturan yang berlaku.
Namun demikian, ia menekankan bahwa fokus utama Pemkab Agam saat ini adalah pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah, serta persiapan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan agar berjalan aman dan kondusif.
Dengan langkah – langkah tersebut, Pemkab Agam berharap kepercayaan publik dapat terus terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga konsistensi antara kebijakan dan realisasi di lapangan agar hak – hak dasar masyarakat benar – benar terlindungi dan dirasakan secara nyata.”
Team/Red
About the Author
