Detikposnews.com // LABURA – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut, geliat pelaksanaan proyek Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendadak bergairah.
Pantauan media pada Minggu, 29 Juni 2025, menunjukkan aktivitas tak biasa di proyek rehab Jalinsum yang sebelumnya lama terbengkalai. Sejumlah alat berat dan truk proyek terlihat standby di Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan. Beberapa pekerja tampak tergesa-gesa memulai pengerjaan jalan meskipun hari itu adalah hari libur nasional.
“Kami juga bingung, Pak. Tiba-tiba saja disuruh kerja. Coba tanya mandor kami, Pak Putra,” ujar seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Namun saat tim media mencoba menemui mandor proyek yang disebut bernama Putra hingga ke Desa Damuli Pekan, keberadaannya tidak berhasil ditemukan. Tidak ada aktivitas proyek di lokasi tersebut.
Masyarakat yang melintasi jalur tersebut pun menyampaikan keluh kesahnya. Salah seorang warga Aek Kanopan, M. Nasti, menyebut proyek ini sejak awal memang mengundang kecurigaan.
“Dari awal kita sudah ragu. Banyak titik pekerjaan yang terbengkalai. Beberapa aspal sudah dikeruk, tapi tidak ditambal kembali. Terlalu banyak keanehan. Seolah proyek Jalinsum ini jadi ‘makanan’ para oknum,” tegas Nasti.
Ia menambahkan bahwa kualitas proyek selama ini selalu buruk dan tidak bertahan lama. “Baru selesai sudah rusak. Kayak proyek abal-abal. Tapi sekarang, setelah KPK turun tangan, mereka kerja seolah-olah dikejar setan,” ujarnya.
Sebagai catatan, Kementerian PUPR mencatat bahwa total panjang jalan nasional di Sumatera Utara mencapai 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, dan jalan kabupaten/kota 27.552 km. Namun, sebanyak 332 km jalan provinsi teridentifikasi dalam kondisi rusak berat.
OTT KPK beberapa waktu lalu telah menyeret lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Kasus ini diyakini berkaitan erat dengan banyaknya proyek jalan yang mangkrak dan hasilnya cacat mutu.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk KPK. Kami harap proyek Jalan Nasional di Labura ini juga diaudit menyeluruh. Jangan sampai masyarakat dirugikan terus-menerus,” tutup Nasti.***
Jhon ,/Mhd Hendri
