Banyuwangi — Detikposnews.com // Rencana aksi unjuk rasa yang disebut akan melibatkan ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Banyuwangi terus menjadi sorotan publik. Aksi tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan seorang oknum anggota DPRD yang menuding bahwa “80 persen kades di Banyuwangi melakukan pemotongan dana bantuan sosial”. Tuduhan tersebut dinilai sangat merugikan nama baik para kepala desa dan memicu polemik berkepanjangan.
Menanggapi dinamika tersebut, Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Counter Polri DPC Banyuwangi ikut angkat bicara. Organisasi ini menyerukan agar seluruh pihak tetap mengedepankan dialog dan menjaga stabilitas daerah, mengingat Banyuwangi selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman dan kondusif.
Ketua PW-FRN DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, menyampaikan bahwa pihaknya memahami keresahan para kades atas pernyataan kontroversial yang dinilai mencoreng integritas pemerintah desa. Namun ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dengan bijak dan tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
“Kami tidak melarang siapapun untuk menyampaikan aspirasi. Itu adalah hak demokrasi. Namun kami berharap penyampaian tersebut tetap dilakukan secara bijak, damai, dan tidak mengarah pada tindakan yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Agus.
Agus juga mendorong adanya mekanisme dialog terbuka antara para kades, DPRD, hingga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Karena menurutnya, komunikasi langsung antar-pihak merupakan cara paling efektif meredam kesalahpahaman.
“Dialog adalah jalan terbaik. Kami menyarankan agar Forkopimda memfasilitasi ruang pertemuan sehingga semua pihak dapat bertukar pandangan secara terbuka dan solutif,” tambahnya.
Lebih lanjut, PW-FRN mengingatkan kembali pesan Bupati Banyuwangi saat pemerintah pusat akan menaikkan pajak. Kala itu, bupati menyerukan kepada para kepala desa untuk menjaga kondusivitas warganya agar situasi tetap aman dan tidak menimbulkan keresahan. Namun, situasi saat ini justru menunjukkan paradoks.
“Masih ingat ketika pajak akan naik? Bupati Banyuwangi meminta para kades menjaga kondusivitas warganya. Nah, kok sekarang justru kepala desanya sendiri yang tidak menjaga kondusivitas Banyuwangi? Ini sama saja seperti memberi contoh kepada warganya untuk tidak kondusif,” ujar Agus mengingatkan.
PW-FRN Banyuwangi berharap agar para kepala desa mempertimbangkan kembali rencana aksi tersebut karena dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial. Menurut PW-FRN, menjaga stabilitas daerah adalah tanggung jawab bersama.
“Banyuwangi adalah rumah kita bersama. Tugas kita menjaga agar daerah ini tetap aman, damai, dan kondusif. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika diselesaikan dengan kepala dingin,” tutup Agus.
Rencana aksi para kades disebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Publik kini menunggu langkah DPRD dan pemerintah daerah dalam menanggapi situasi tersebut, sembari berharap penyelesaian dapat dicapai tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Penulis: Marta Detikposnews.com
About the Author
