SUMENEP – Detikposnews.com // Praktisi hukum putra daerah Sumenep Saipul Bahri.,S.H soroti pernyataan Kepala Bea dan Cukai Madura, Jawa Timur, Novian Darmawan yang menyebut diseluruh nusantara belahan duniapun upeti itu memang ada, dinilai berbahaya jika tidak disertai bukti nyata. Minggu (24/08/2025)
Menurut Praktisi Hukum, Saipul Bahri.,S.H, pernyataan Kepala Bea dan Cukai Madura pada waktu di tengah kerumunan demonstran LSM se-Madura justru mencederai marwah Institusi Bea dan Cukai Madura Pamekasan.
Padahal, Presiden Prabowo telah mengimplementasi program-program strategis dengan komitmen yang selalu menegaskan perang terhadap korupsi. Bahkan, presiden mengancam seluruh jajaranya agar menjauhi korupsi.
Namun, Kepala Bea dan Cukai Madura, Novian Darmawan justru terkesan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia ini terstruktur masif, dan sistematis. Seharusnya, negara melindungi kepentingan rakyat akan tetapi malah terkesan memeras dengan menyuruh membayar upeti.
” Kepala Bea dan Cukai Madura harus segera melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ia jangan bungkam, Alih-alih nantinya pernyataan itu dijadikan alasan seakan memperbaiki birokrasi. Justru, ia telah mencederai institusinya,” tegasnya.
Ironisnya, pernyataan yang ia lontarkan di kerumunan massa aksi yang juga disaksikan seluruh rakyat Indonesia akan berdampak dalam skala nasional dan internasional.
Situasi ini, lanjutnya, tidak hanya mencederai Institusi Bea dan Cukai Madura akan tetapi juga akan berefek terhadap bangsa Indonesia.
” Pernyataannya, seakan upeti sudah lama terjadi dan mengakar. Pernyataan itu akan memunculkan spekulasi bahwa di Indonesia membayar upeti peredaran rokok ilegal merupakan hal yang lumrah,” Imbuhnya dengan nada geram.
Sementara, hingga berita ini tayang pihak Bea dan Cukai Madura belum memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi saat dikonfirmasi oleh tim media. (Mul)
