Resmi Nahkodai PKDI Se- Madura Raya, Kades Ketapang Daya Ajak Semua Kades Bersatu Dalam Kebersamaan

Sampang – detikposnews.com – Kepala Desa Ketapang Daya, Moh. Wijdan, resmi di lantik, sebagai nahkoda dan ketua Koordinator Wilayah Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya. Bertempat di Kediamannya Desa Ketapang Daya, kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu ( 26/11/2025 ).

Pelantikan tersebut dihadiri langsung ketua PKDI Jawa Timur,Syaifullah Mahdi, pembina PKDI Gus Yusuf, ratusan kepala desa se- Madura dan tamu undangan.

Prosesi pelantikan perjalan hikmad dan lancar, setelah di nyatakan sah menjabat, menahkodai PKDI se-madura raya, Moh.wijdan langsung menerima bendera pataka berlambangkan burung Garuda.

Dalam sambutannya, Bun Wid panggilan akrabnya, menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan dan persaudaraan seluruh kepala desa se-madura raya.

” kita bersatu padu, bergandengan tangan, menjaga dan menjalin kerjasama yang kompak dalam membangun solidaritas sesama kepala desa,” tuturnya.

Lanjutnya, bahwa saat dirinya turun langsung ke empat kabupaten se-madura raya, ada dua persoalan serius yang dihadapi oleh seluruh kepala desa ini. Pertama persoalan hukum dan kedua kebutuhan anggaran.

” Ada dua persoalan yang di hadapi oleh seluruh kepala desa se-madura raya ini, persoalan hukum dan sumber anggaran yang di butuhkan untuk membangun desa, mengandalkan dari Dana Desa(DD) saja tidak cukup, kita harus mencari sumber anggaran lain dalam membangun desa, biar desa tidak stagnan,” tegasnya.

Lebih lanjut Bun wid menambahkan, selain dua persoalan tadi, kita juga mengalami persoalan yang amat serius, yaitu pagelaran Pilkades yang ada di kabupaten yang terus mengalami penundaan.

” yang tak kalah seriusnya persoalan di kabupaten Sampang ini, adalah persoalan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dari 180 kepala desa se-kabupaten Sampang, 143 desa saat ini,dipimpin oleh pejabat ( PJ) kepala desa. Sisanya 37 desa, kepala desa definitif,” tegasnya.

Alhasil, semua persoalan ini harus disikapi dengan serius, karena birokrasi desa terlalu lama di pimpin seorang PJ, legitimasinya patut dipertanyakan.karena esensi desa ada pada kepala desa yang di pilih oleh rakyat.

” pemerintahan desa janganlah terlalu lama, di pimpin oleh seorang pejabat ( PJ), karena esensi desa sebenarnya ada pada pemimpin yang menjadi pilihan rakyat,” ucapnya.

Bun Wid berharap, pkdi propinsi harus turun tangan, mendorong pemerintah supaya segera mengagendakan pagelaran Pilkades di 2026.

Pelantikan PKDI Madura Raya di tutup dengan komitmen bersama dalam mengawal isu isu strategis ketingkat propinsi dan nasional. Agar nantinya persoalan yang serius ini dapat terkawal dan terselesaikan dengan baik. (Soleh).