Binjai- Detikposnews.com // Ketegangan antara warga dan pemerintah di Binjai pecah terbuka. Ratusan pedagang kaki lima (PKL) bersama mahasiswa merobohkan pagar Kantor Wali Kota, Senin (27/4/2026), setelah aksi yang semula damai berubah menjadi ledakan kekecewaan.
Aksi ini dipicu kebijakan penertiban dan penggusuran lapak di sekitar Masjid Agung Binjai dan kawasan Rumah Sakit Kesrem. Bagi para pedagang, kebijakan tersebut bukan sekadar penataan kota, melainkan “pemutusan napas” ekonomi tanpa jalan keluar.
Sejak pagi, massa bergantian menyampaikan orasi. Tuntutan mereka jelas: hentikan penggusuran sepihak dan sediakan solusi konkret. Namun hingga siang, tak satu pun perwakilan resmi Pemerintah Kota muncul untuk berdialog. Kekosongan respons inilah yang menjadi titik api.
“Sudah berulang kali kami minta audiensi, tapi selalu diabaikan. Kami disuruh pindah, tapi ke mana? Mau makan apa?” kata Andi (28), salah satu peserta aksi, dengan nada tinggi.
Kekecewaan berubah menjadi aksi. Massa mendorong dan merobohkan pagar kantor wali kota—simbol yang bagi mereka mencerminkan tertutupnya akses komunikasi dengan pemerintah. Teriakan tuntutan bercampur dengan dentingan besi yang tumbang, menandai runtuhnya kesabaran.
Aparat keamanan yang berjaga langsung bergerak mengendalikan situasi. Sempat terjadi dorong-dorongan, namun bentrokan besar berhasil dicegah. Hingga sore hari, kondisi berangsur kondusif, meski bara ketegangan belum sepenuhnya padam.
Peristiwa ini mempertegas satu hal: kebijakan penertiban tanpa skema solusi hanya akan memicu resistensi. Pemerintah Kota Binjai kini dihadapkan pada tekanan publik yang kian terbuka—bukan hanya soal penataan kota, tetapi juga soal keberpihakan terhadap rakyat kecil yang menggantungkan hidup di ruang-ruang informal.
Jika dialog terus mandek, bukan tidak mungkin insiden serupa akan kembali terulang—dengan eskalasi yang lebih besar.(Tejo/Tim)
About the Author
