Tanjung Redeb – Detikposnews.com // Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat karena gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga kecil tersebut semakin sulit ditemukan di pangkalan maupun kios pengecer.
Dalam beberapa pekan terakhir, warga di sejumlah wilayah seperti Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur hingga Tanjung Redeb mengaku harus berkeliling mencari gas melon. Tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sudah beberapa hari susah dicari. Kalau pun ada, harganya bisa sampai Rp40 ribu lebih,” ujar salah seorang warga Tanjung Redeb.
Kelangkaan ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Berau. Hampir setiap tahun persoalan distribusi elpiji subsidi selalu menjadi keluhan masyarakat. Ironisnya, hingga kini belum ada solusi permanen yang benar-benar mampu mengatasi persoalan tersebut.
Namun di tengah alasan teknis tersebut, masyarakat justru mempertanyakan pengawasan distribusi elpiji subsidi yang dinilai masih lemah. Warga menduga banyak gas subsidi tidak tepat sasaran dan justru digunakan oleh pelaku usaha besar maupun oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
Kondisi ini diperparah dengan maraknya penjualan elpiji subsidi di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal dari ketentuan pemerintah. Lemahnya pengawasan membuat permainan harga terus terjadi saat pasokan mulai langka.
“Kalau di pangkalan katanya habis, tapi di eceran tetap ada dengan harga mahal. Ini yang dipertanyakan masyarakat,” kata seorang warga.
Kelangkaan gas elpiji juga mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat kecil. Banyak pelaku usaha kuliner, warung makan hingga pedagang gorengan mengaku kesulitan menjalankan usaha karena tingginya biaya operasional akibat mahalnya harga gas.
Sejumlah ibu rumah tangga bahkan harus mengurangi aktivitas memasak karena khawatir stok gas cepat habis sementara pasokan belum tentu tersedia di pasaran.
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi. Warga menilai persoalan kelangkaan elpiji subsidi tidak cukup hanya diselesaikan melalui sidak dan operasi pasar sesaat, tetapi membutuhkan pengawasan menyeluruh hingga penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan distribusi.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya penambahan kuota elpiji subsidi untuk Kabupaten Berau mengingat tingginya kebutuhan masyarakat setiap tahun.
Jika persoalan ini terus berulang tanpa solusi nyata, masyarakat kecil dipastikan akan kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kelangkaan gas elpiji subsidi menjadi beban tambahan yang semakin menyulitkan kehidupan warga sehari-hari. (Tim)
About the Author
