
Banyuwangi — Detikposnews.com // Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak (FMBG) menggelar aksi damai menyuarakan aspirasi rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (27/6/2026). Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari pekerja Makan Bergizi Gratis (MBG), petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, wali murid, serta masyarakat ekonomi kerakyatan.
Massa aksi yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang tersebut membawa satu pesan utama, yakni “Masyarakat Banyuwangi Butuh MBG”. Mereka menilai keberlanjutan program MBG memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perputaran ekonomi masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut hadir sejumlah tokoh perwakilan masyarakat, di antaranya Sutrisno, perwakilan petani asal Srono, Danu Budiono dari Forum Netizen Bersuara, serta Warang Agung, pengamat kebijakan publik yang turut menyampaikan pandangan terkait pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat bawah.
Perwakilan massa aksi, Bu Silva Dwi Lestari, membacakan deklarasi dan tuntutan rakyat Banyuwangi yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi serta Bupati Banyuwangi.
Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa FMBG membawa aspirasi dari ribuan masyarakat Banyuwangi yang berasal dari berbagai sektor, mulai petani, buruh, wali murid, hingga pelaku ekonomi kerakyatan. Mereka meminta adanya komitmen politik dan kelembagaan untuk mengawal sejumlah program yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Ada empat poin utama yang menjadi tuntutan FMBG.
Pertama, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta agar program tersebut terus berjalan karena dinilai memberikan manfaat bagi ratusan ribu penerima manfaat di Banyuwangi, membantu pencegahan stunting, menjaga keberlangsungan tenaga kerja dapur umum, serta membuka peluang penyerapan hasil pertanian lokal agar petani memiliki kepastian pasar.
Kedua, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). FMBG mendorong adanya regulasi yang mendukung inklusi keuangan desa agar masyarakat dapat terbebas dari praktik rentenir, sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok seperti LPG, sembako, dan pupuk subsidi berjalan lancar tanpa gangguan spekulan.
Ketiga, keberlanjutan program Sekolah Rakyat. Massa meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pemerataan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga ekonomi rentan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Keempat, modernisasi pertanian dari sektor hulu hingga hilir. FMBG mendesak pemerintah menjamin stabilitas harga hasil panen, mempercepat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), menyediakan pupuk dengan harga terjangkau, serta memperluas pembangunan irigasi dan jalan usaha tani guna menekan biaya produksi petani.
Dalam aksi tersebut, FMBG juga membawa lembar kesepakatan dan komitmen politik yang meminta DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menerima aspirasi masyarakat dan berkomitmen memperjuangkan serta mengawal program-program yang berpihak kepada rakyat.
Setelah menyampaikan aspirasi di lokasi awal, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada para wakil rakyat.
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai. Melalui gerakan tersebut, FMBG berharap pemerintah daerah bersama DPRD Banyuwangi dapat mengambil langkah nyata dalam menjaga program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil, khususnya petani, pekerja, pelaku UMKM, dan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Banyuwangi.






