DETIKPOSNEWS.COM | JAMBI – Aliansi Huru-Hara Batu Bara Jambi (AHHBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Selasa (7/7/2026).
Dalam aksinya, massa menilai penegakan aturan masih jauh dari harapan. Mereka mendesak Kepolisian Daerah Jambi untuk mengevaluasi kinerja jajaran yang dinilai belum mampu menghentikan maraknya angkutan batu bara di jalan umum.
AHHBB juga mempertanyakan transparansi penanganan kendaraan yang telah diamankan, termasuk dugaan keabsahan dokumen kendaraan dan dokumen angkutannya.
Menurut massa aksi, jika aturan hanya berhenti sebagai surat edaran tanpa pengawasan dan penindakan yang konsisten, maka regulasi kehilangan wibawanya. Mereka menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa pelanggaran dapat terus berlangsung tanpa konsekuensi yang jelas.
Di hadapan peserta aksi, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai kewenangan, namun tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak karena terdapat instansi lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
Jawaban tersebut justru memunculkan kritik. Massa menilai sudah saatnya seluruh instansi terkait berhenti saling melempar kewenangan. Keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, bukan terjebak dalam tarik-ulur tanggung jawab antarinstansi.
AHHBB mendesak adanya langkah nyata berupa operasi rutin, penindakan tegas terhadap pelanggar, serta keterbukaan dalam proses penanganan kendaraan angkutan batu bara yang diamankan. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat regulasi dan memastikan setiap pelanggaran ditindak tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai aturan hanya menjadi pajangan di atas kertas. Ketika truk batu bara masih bebas melintas dan angka kecelakaan terus menghantui masyarakat, publik berhak mempertanyakan: di mana ketegasan negara?”
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berjalan tertib dan berakhir dalam keadaan aman. Namun, tuntutan yang disuarakan menjadi pengingat bahwa masyarakat masih menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji dari para pemangku kebijakan.(RN)
Editor : Rini
Sumber Dokumentasi : AHHBB
About the Author
