LUMAJANG – Detikposnews.com // Jumat, 13 November 2026 – Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas yang diduga mengarah pada praktik perjudian tersebut disebut-sebut masih berlangsung dan menimbulkan keresahan warga.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau menjadi backing terhadap aktivitas perjudian tersebut. Bahkan, beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial C yang disebut-sebut merupakan anggota TNI aktif dan berdinas di wilayah Singosari.
Namun demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Identitas, status kedinasan, serta benar atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam apabila benar terdapat praktik perjudian yang masih beroperasi secara terbuka. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum aparat.
Warga pun meminta Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Selain itu, masyarakat berharap Pangkostrad Letjen TNI Iwan Setiawan turut memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan prajurit TNI ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan mekanisme internal yang berlaku.
Masyarakat meminta agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Sukodono maupun lokasi lain di Kabupaten Lumajang.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana perjudian, seluruh pihak yang terbukti terlibat, baik penyelenggara, pelaku, maupun pihak yang memberikan perlindungan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kedudukan, maupun atribut institusi tertentu.
Prinsip supremasi hukum harus ditegakkan. Institusi TNI maupun Polri diharapkan tidak memberikan ruang bagi oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mencederai nama baik institusi.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai pihak yang disebut-sebut menjadi backing tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan keresahan masyarakat sekaligus dorongan agar aparat berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif. Semua pihak tetap harus dikedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. (Tim)
About the Author
