BANYUWANGI – Detikposnews.com // Pernyataan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menyebut tiga anggota DPRD di Jawa Timur telah dipecat sejak 8 Oktober 2026 akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, kini memunculkan tanda tanya serius di tengah masyarakat. Bendahara Cabang GMNI Banyuwangi, Bung Valen, mempertanyakan mengapa hingga kini Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, masih mengaku belum menerima surat resmi dari DPP Gerindra, padahal keputusan tersebut telah diumumkan secara terbuka oleh pimpinan partai di tingkat pusat.
Menurut Bung Valen, persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi biasa. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab Gerindra secara terbuka kepada publik. Jika benar Mahkamah Kehormatan Partai telah memutuskan pemecatan pada 8 Oktober 2026, mengapa hampir satu bulan kemudian surat keputusan tersebut belum juga sampai kepada Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi? Apakah pernyataan Habiburokhman benar-benar mencerminkan keputusan final partai, atau justru ada sesuatu yang belum disampaikan secara transparan kepada publik?
“Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya, apakah pernyataan Habiburokhman itu benar atau hanya sebatas pernyataan di hadapan media? Kalau memang sudah diputuskan sejak 8 Oktober, mana dokumen keputusannya? Mengapa sampai sekarang Ketua Fraksi Gerindra Banyuwangi masih berdalih belum menerima surat? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh pernyataan pimpinan pusat dan kenyataan administrasi di daerah yang tidak kunjung menemukan titik terang,” tegas Bung Valen.
Valen juga mempertanyakan apakah surat keputusan tersebut memang belum selesai dibuat, belum ditandatangani, atau sebenarnya sudah diterbitkan tetapi sengaja tidak segera disampaikan kepada struktur partai di daerah. Sebab, apabila keputusan pemecatan benar-benar sudah final, semestinya terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut administratifnya. “Kalau keputusan sudah ada, mengapa suratnya belum ada? Apakah surat itu memang belum dibuat atau ada alasan lain yang tidak diketahui publik? Ini yang harus dijelaskan. Jangan sampai muncul dugaan bahwa keputusan yang sudah diumumkan justru tidak memiliki kepastian tindak lanjut,” lanjutnya.
Di sisi lain, sikap Ketua Fraksi Gerindra Banyuwangi yang terus menunggu surat resmi juga menjadi sorotan. Menurut Valen, publik berhak mempertanyakan mengapa pernyataan pimpinan partai sendiri seolah belum cukup untuk memberikan penjelasan mengenai arah keputusan organisasi. Apalagi, Suwito sebelumnya telah mengakui bahwa pernyataan Habiburokhman benar. Lantas, jika kebenaran keputusan tersebut sudah diakui, apa sebenarnya yang masih menjadi persoalan? Apakah ini bentuk ketidaksinkronan komunikasi internal partai atau justru ada persoalan lain yang belum dibuka secara terang-terangan?
“Jangan sampai muncul kesan playing victim, seolah-olah Ketua Fraksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena belum menerima surat, sementara pimpinan Mahkamah Kehormatan Partai sendiri sudah mengumumkan keputusan pemecatan. Kalau memang belum ada surat, pertanyakan kepada DPP. Kalau sudah ada keputusan, minta kepastian kapan dilaksanakan. Jangan terus-menerus menjadikan surat resmi sebagai alasan tanpa memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujar Valen.
Bung Valen menegaskan, masyarakat Banyuwangi tidak membutuhkan polemik pernyataan yang saling menunggu, melainkan transparansi dan kepastian. Ia meminta Habiburokhman maupun DPP Gerindra memberikan penjelasan apakah keputusan 8 Oktober tersebut sudah dituangkan dalam surat resmi dan kapan disampaikan kepada pihak terkait. “Sekarang pertanyaannya sederhana: apakah Habiburokhman benar-benar menyampaikan keputusan resmi partai, ataukah surat pemecatan itu memang sengaja tidak kunjung dibuat? Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena apa yang diumumkan di pusat tidak kunjung mendapatkan kepastian di daerah. Gerindra harus menjelaskan ini secara terbuka,” pungkasnya.
About the Author
