DOBO, KEPULAUAN ARU – detikposnews. com//- Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru, muncul sorotan publik soal dugaan intervensi Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam urusan internal Golkar.
Dugaan itu mencuat di tengah fakta politik bahwa Kaidel bukan kader Golkar. Ia adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Aru periode 2025-2030 setelah menang Pilkada 2024 dengan 31.456 suara atau 60,61 persen.
Kaidel juga disebut dalam berbagai pemberitaan lokal sebagai kader PKB dan tokoh yang aktif dalam struktur PKB di Aru, termasuk disebut sebagai Ketua Dewan Syuro.
Pertanyaan yang kemudian beredar di masyarakat adalah: mengapa seorang kepala daerah dari partai lain diduga ikut cawe-cawe dalam Musda partai lain?
MUSDA GOLKAR ARU BELUM JELAS, PLENO TIDAK KUORUM
Fakta yang terverifikasi dari pemberitaan media lokal adalah Musda Golkar Aru memang belum menghasilkan keputusan.
Rapat Pleno Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa (27/10/2026) di Aula Gospel Caffe Dobo belum menghasilkan kesepakatan Musda dalam rangka pemilihan Ketua dan Pengurus definitif masa bakti 2026-2030.
Plt Ketua DPD II Golkar Aru, M. Djamil Difinubun, menyebut dari total 76 pengurus yang diundang, yang hadir baru sekitar 25 persen. Karena itu forum belum memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, termasuk pembentukan Panitia Musda.
Dalam keterangan terpisah pada 23 Oktober 2026, Difinubun menegaskan kehadirannya di Dobo berdasarkan SK DPD I Golkar Maluku Nomor Skep-33/DPD/Golkar-Mal/IX/2026 sebagai Plt Ketua, dengan tugas utama melaksanakan Musda secara demokratis, transparan dan egaliter.
Namun bagi sebagian kader dan pengamat lokal, lambannya Musda, kisruh kepengurusan, dan tidak kuorumnya pleno menimbulkan tanda tanya: apakah Musda memang terkendala teknis organisasi, atau ada tarik-menarik kepentingan di luar partai?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena Musda bukan sekadar pergantian ketua. Musda menentukan arah Golkar Aru ke depan, termasuk relasinya dengan pemerintah daerah dan posisi partai dalam Pilkada berikutnya.
DUA ISU YANG SALING BERSINGGUNGAN: MUSDA DAN JALAN LINGKAR WOKAM
Sorotan soal Musda ini tidak bisa dilepaskan dari isu kedua yang lebih sensitif: kasus Jalan Lingkar Wokam.
Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam tahun anggaran 2018 senilai sekitar Rp36,7 miliar kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Proyek ruas Tunguwatu-Gorar-Lau Lau-Kobraur-Nafar itu direncanakan sepanjang 35 kilometer, namun diberitakan hanya terselesaikan sebagian, sekitar 15 kilometer, dan sebagian ruas tertutup rumput dan pepohonan saat ditinjau.
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip pemeriksaan BPK, terdapat kekurangan volume pekerjaan sekitar Rp4,25 miliar dan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sekitar Rp7,09 miliar, dengan total potensi sekitar Rp11,35 miliar. Angka itu adalah potensi kerugian berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan secara final dalam putusan pengadilan.
Yang membuat kasus ini menjadi sorotan politik adalah posisi Timotius Kaidel saat proyek itu berjalan.
Dalam pemberitaan, Kaidel disebut sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut pada 2018, saat itu melalui PT Purna Dharma Perdana, di era Bupati Johan Gonga.
Pada 1 April 2026, Kaidel diperiksa selama sekitar 5 jam oleh penyidik Pidsus Kejati Maluku sebagai kontraktor untuk dimintai keterangan soal proyek tersebut. Ia diperiksa bersama dua orang lainnya, yakni bendahara berinisial JMK dan pejabat PUPR.
Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, mantan Bupati Johan Gonga juga diperiksa Kejati Maluku dalam tahap penyelidikan.
KAIDEL KLAIM SUDAH SELESAI 2022, KEJATI KEMBALI MENANGANI
Kaidel sebelumnya diberitakan menyatakan persoalan hukum proyek tersebut telah selesai pada 2022 setelah adanya pengembalian sekitar Rp4,2 miliar berdasarkan LHP BPK. Di sisi lain, Kejati Maluku kembali melakukan penanganan terhadap perkara tersebut.
Hingga hari ini, Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi dari Kejati Maluku tentang penetapan tersangka dalam kasus Jalan Lingkar Wokam. Yang ada adalah desakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil agar Kejati transparan.
Namun secara politik, di mata publik Aru, keduanya dibaca sebagai satu rangkaian pertanyaan tentang kekuasaan:
– Jika seorang bupati dari PKB diduga bisa memengaruhi Musda Golkar, partai yang seharusnya independen, bagaimana publik bisa yakin tidak ada intervensi dalam urusan lain?
– Jika kasus Rp36,7 miliar yang sudah berjalan sejak 2019, sudah diperiksa BPK, sudah dilaporkan sejak Oktober 2025, sudah ada pemeriksaan terhadap mantan bupati dan bupati aktif, tapi sampai November 2026 belum ada kejelasan penetapan tersangka, apa yang sebenarnya membuat Kejati lambat?
Di sisi lain, Bupati Kaidel sebagai warga negara yang diperiksa berhak atas asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai mantan kontraktor bukan berarti bersalah. Pengembalian kerugian negara juga tidak otomatis menghapus pidana jika memang ada perbuatan melawan hukum, tapi itu adalah kewenangan jaksa dan hakim untuk menilai, bukan opini publik.
APA YANG DITUNTUT PUBLIK?
Dari berbagai aksi dan pernyataan, tuntutan publik di Aru mengerucut pada tiga hal:
*1. Golkar harus transparan soal Musda.* DPD I Golkar Maluku dan Plt Ketua DPD II Golkar Aru diminta membuka siapa saja yang berhak memilih dan dipilih, kapan panitia Musda dibentuk, dan kapan jadwal Musda diputuskan, agar tidak ada ruang untuk intervensi dari pihak luar partai.
*2. Kejati Maluku harus transparan soal Wokam.* Kejati diminta menyampaikan secara berkala perkembangan penyidikan, tanpa melanggar kerahasiaan penyidikan, agar publik tidak berspekulasi liar.
*3. Bupati harus memberi klarifikasi terbuka.* Bukan hanya soal Wokam, tapi juga soal posisinya sebagai kepala daerah dari PKB dan hubungannya dengan dinamika Golkar Aru. Jika tidak ada intervensi, bantahan terbuka akan menghentikan spekulasi. Jika ada, publik berhak tahu.
Begitu juga dengan kasus Jalan Lingkar Wokam. Hingga hari ini, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan Kejati Maluku. Yang ada adalah proses penyidikan yang berjalan, pemeriksaan terhadap mantan bupati dan bupati aktif, dan desakan masyarakat agar kasus ini tidak menguap begitu saja. *fl
About the Author
