BANYUWANGI – Detikposnews.com // Perkembangan dugaan penebusan seorang pengguna narkotika berinisial ZS di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Pengguna Narkotika (LRPPN) yang disebut-sebut merupakan titipan BNNK Banyuwangi kini memasuki babak baru.
Kali ini, muncul pengakuan dari MP, istri seorang aktivis berinisial RD. Dalam keterangannya secara terbuka, MP membenarkan bahwa suaminya telah mengeluarkan uang sebesar Rp17.500.000 untuk menebus seorang perempuan yang disebut sebagai pengguna narkotika tersebut.
MP mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, Rp15.000.000 telah dibayarkan, sementara sisanya sebesar Rp2.500.000 disebut masih belum dilunasi.
“Saya melihat sendiri di dalam dompet suami saya ada kuitansi pembayaran dari LRPPN. Benar suami saya telah menebus perempuan itu sebesar Rp17.500.000. Yang sudah dibayarkan Rp15 juta, sedangkan Rp2,5 juta masih belum terbayar,” terang MP.
MP juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan suaminya bersedia mengeluarkan uang untuk menebus perempuan tersebut.
“Kenapa suami saya menebus perempuan itu, saya juga tidak tahu alasannya,” lanjutnya.
Lebih jauh, MP mempertanyakan dasar kewenangan lembaga rehabilitasi tersebut apabila benar ZS merupakan titipan BNNK Banyuwangi yang seharusnya mendapatkan penanganan rehabilitasi sesuai prosedur.
Menurutnya, status seseorang yang dititipkan oleh instansi negara semestinya tidak diperlakukan sebagai urusan pribadi maupun dijadikan objek transaksi tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kalau memang itu titipan BNNK, seharusnya dirawat dan ditangani dengan baik. Mengapa justru bisa dibebaskan? Apa dasar kewenangannya? Itu kan titipan negara, bukan milik pribadi yang bisa diperlakukan seenaknya,” ungkap MP.
Pengakuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak LRPPN maupun BNNK Banyuwangi.
Apakah benar terdapat pembayaran sebesar Rp17,5 juta? Apa dasar dan peruntukan pembayaran tersebut? Siapa yang menerima pembayaran? Serta bagaimana mekanisme dan dasar hukum terkait penghentian atau pembebasan ZS dari program rehabilitasi?
Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan agar tidak muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan rehabilitasi yang berkaitan dengan penanganan pengguna narkotika.
Pihak BNNK Banyuwangi diharapkan memberikan klarifikasi mengenai status penitipan ZS, sementara pihak LRPPN perlu menjelaskan dasar administrasi, mekanisme pembayaran, serta kewenangan lembaga dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan rehabilitasi.
Hingga rilis ini disusun, keterangan dari pihak LRPPN, BNNK Banyuwangi, maupun RD masih perlu dikonfirmasi secara langsung. Seluruh dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen pembayaran, administrasi penitipan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Transparansi adalah keharusan. Rehabilitasi pengguna narkotika semestinya mengedepankan pemulihan dan kepentingan masyarakat, bukan menyisakan pertanyaan mengenai transaksi uang dan kewenangan lembaga. (Tim)
About the Author
