MEDAN – Detikposnews.com // Dugaan aksi pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rafli Kahfi (23), di kawasan Car Free Day (CFD) Kota Medan, Minggu (8/11/2026), menuai kecaman keras dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A.
Usman mendesak Kapolda Sumatera Utara turun tangan memastikan penanganan perkara tersebut berjalan serius, transparan, dan tuntas. Ia meminta aparat kepolisian mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat, mengungkap motif kejadian, serta memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum apabila terbukti bersalah.
Menurutnya, dugaan kekerasan di ruang publik tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan aktivitas penggalangan dana kemanusiaan.
“Jangan hanya sekadar diamankan atau diberikan pembinaan. Kalau terbukti melakukan pengeroyokan dan tindak pidana, tangkap dan penjarakan! Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pelaku kekerasan bisa bertindak seenaknya di ruang publik,” tegas Usman, Senin (9/11/2026).
Kapolda Sumut Diminta Pastikan Pengusutan Tuntas
Usman menilai, penanganan dugaan pengeroyokan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pesan tegas bahwa tindakan kekerasan tidak mendapat tempat di Kota Medan.
Ia meminta kepolisian mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga ikut melakukan kekerasan.
Usman juga menyoroti dugaan bahwa para pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Menurutnya, dugaan tersebut harus diselidiki secara serius dan dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar menjadi asumsi.
Aktivitas mabuk-mabukan yang berujung pada gangguan keamanan dan kekerasan, katanya, tidak boleh dibiarkan mengancam ketenteraman masyarakat.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jangan sampai ruang publik yang seharusnya menjadi tempat masyarakat beraktivitas justru berubah menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan,” tegasnya.
Pemko Medan Jangan Hanya Sibuk Seremonial
Selain mendesak penegakan hukum, Usman turut mengkritik lemahnya pengawasan dan pengamanan kegiatan CFD di Kota Medan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan tidak boleh hanya berfokus menghadirkan kegiatan seremonial dan menjadikan CFD sebagai agenda rutin setiap akhir pekan, tetapi mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengunjung.
“Pemko Medan harus bertanggung jawab memastikan ruang publik benar-benar aman. CFD bukan sekadar kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi ruang publik yang digunakan masyarakat bersama keluarga, anak-anak, lansia, dan berbagai komunitas. Jangan sampai masyarakat datang untuk berolahraga justru pulang membawa ketakutan akibat aksi kriminal,” ujarnya.
Usman meminta Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan CFD, mulai dari sistem pengamanan, penempatan petugas Satpol PP, koordinasi dengan kepolisian, pengawasan titik-titik rawan, hingga mekanisme penanganan cepat apabila terjadi tindak kekerasan.
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh dilakukan hanya setelah muncul korban. Pemerintah harus memastikan langkah pencegahan berjalan sejak awal kegiatan.
“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru kemudian sibuk melakukan evaluasi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Pemko Medan harus hadir, bukan hanya sebagai penyelenggara acara, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keselamatan warga,” katanya.
Komisi A Soroti Keamanan Ruang Publik
Usman menegaskan, keberhasilan CFD tidak cukup diukur dari ramainya masyarakat yang hadir. Aspek keamanan dan kenyamanan harus menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.
Ia meminta seluruh pihak terkait tidak saling melempar tanggung jawab atas insiden tersebut. Kepolisian harus menjalankan fungsi penegakan hukum, sedangkan Pemko Medan perlu memastikan pengawasan dan pengamanan kegiatan publik berjalan efektif.
“CFD harus menjadi ruang publik yang aman, bukan ruang bebas bagi pelaku kriminal. Jangan beri tempat bagi premanisme, kekerasan, dan perilaku yang meresahkan masyarakat. Pemko Medan jangan tutup mata!” tutup Usman.
Dugaan pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi menjadi peringatan bahwa keamanan ruang publik harus mendapat perhatian serius. Pengusutan tuntas oleh kepolisian dan evaluasi pengamanan oleh pemerintah daerah dinilai penting agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa dihantui rasa takut.***
(Team)
About the Author
