BANYUWANGI – Detikposnews.com // Menanggapi pemberitaan PratamaNews.com tertanggal 8 November 2026 terkait polemik dugaan pembayaran belasan juta rupiah dalam proses rehabilitasi pengguna narkotika berinisial ZS di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Pengguna Narkotika (LRPPN), terdapat satu substansi penting yang tidak boleh dialihkan, yakni transparansi pembiayaan rehabilitasi.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang cover both side atau perdebatan antar-media. Pertanyaan publik sangat sederhana: jika benar terdapat pembayaran belasan juta rupiah, untuk apa uang tersebut digunakan, siapa penerimanya, dan apa dasar penetapan biayanya?
PratamaNews.com menyebut adanya kemungkinan biaya operasional, konsumsi, akomodasi, serta pembinaan yang tidak seluruhnya ditanggung APBN. Namun, penjelasan tersebut justru harus dibuktikan melalui rincian biaya, kuitansi, dan mekanisme pembiayaan yang jelas.
Apalagi, apabila ZS benar merupakan pengguna yang mendapatkan rujukan melalui program BNNK, maka mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab pengawasannya perlu dijelaskan secara terbuka.
Kami tidak sedang menuduh LRPPN melakukan tindak pidana. Kami juga tidak sedang menghakimi aktivis berinisial RD. Namun, publik berhak mempertanyakan dugaan transaksi tersebut dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
BNNK Banyuwangi dan pengelola LRPPN jangan hanya diam terhadap polemik ini. Berikan penjelasan berdasarkan data, bukan sekadar argumentasi.
Jika pembayaran tersebut memang sah dan sesuai ketentuan, tunjukkan dasar serta rincian pembiayaannya. Jika terdapat kekeliruan informasi, luruskan dengan fakta.
Jangan sampai perdebatan antar-media justru menutupi persoalan utama yang sedang dipertanyakan masyarakat.
Transparansi bukan fitnah, dan pertanyaan publik bukan serangan pribadi (tim)
About the Author
